Cerdik di Masa Pandemi

Cerdik di Masa Pandemi

Cerdik di Masa Pandemi

Belakangan ini, Pemerintahan Wilayah terus-menerus mengingatkamn cerdik di masa pandemi dan meningkatkan ide kota pintar (smart city).  Investasi yang dipakai untuk peningkatan tehnologi info pada Pemerintahan Wilayah lumayan besar.

Tetapi, secara tidak tersangka, Indonesia hadapi wabah Covid-19 pada tahun 2020. Per 18 Mei 2020, 34 Propinsi yang meliputi 496 Kabupaten Kota yang telah terkena Covid-19.

Baca Juga: Cara Mudah Awet Muda

Salah satunya, 4 Propinsi sudah mengaplikasikan peraturan Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB) lewat 27 Kabupaten/Kota. Dalam jumlah korban yang tetap makin bertambah, sinergitas yang kuat di antara seluruh pihak dalam hadapi kritis makin diperlukan.

Tubuh Standarisasi Nasional (BSN) sudah memutuskan standard yang berkaitan dengan kota pintar salah satunya SNI ISO 37120:2018 Pembangunan perkotaan dan warga yang berkepanjangan -Indikator-indikator untuk service perkotaan dan kualitas hidup dan SNI ISO 37122:2019 Perkotaan dan warga berkepanjangan – Tanda untuk kota pintar.

Pada kondisi saat ini, pengendalian kota secara pintar dan berkepanjangan jadi makin penting dan menekan untuk mengakselerasi kekuatan Indonesia hadapi kritis. Memberi respon ini, BSN mengadakan Seminar-online dengan topik “Kota Pintar (Smart City) dalam Hadapi Keadaan Wabah Covid-19” (19/5) lewat program Zoom, Youtube Live, dan Facebook Live. Untuk sama-sama share dan memberikan saran, BSN mengusung beberapa tema seminar-online ini, seperti implementasi ide cerdik selama di masa pandemi dalam pengatasan wabah Covid-19, peraturan dan cara yang kemungkinan dikerjakan Pemerintahan Wilayah dalam menangani wabah, dan best practices kota pintar dari Pemprov DKI dan integratif dalam service khalayak.

Wabah Covid-19 mengganti tatanan dan etika kerja, seperti rutinitas bekerja di kantor sebagai work-from-home, work-from-office dan beberapa model lainnya. Kesiapan beberapa regulator atau pimpinan pemerintahan pusat atau wilayah dalam menanggapi dan mengurus kotanya jadi penting sebab wabah covid-19 ini membuat semua sesuatunya harus cepat dan responsive. Bagaimana kota pintar bisa berperanan dalam hadapi wabah Covid-19 dan apa yang perlu dikerjakan beberapa regulator/kepala wilayah untuk mempersiapkan piranti yang dipunyai hingga pengendalian kota bisa terwujud sebagus-baiknya?

BSN berperanan lewat standar-standar yang bisa jadi tutorial dalam pengendalian Kabupaten/Kota/Propinsi. “Hingga warga di kota yang mengaplikasikan standard kota pintar itu bisa rasakan kedatangan pimpinan atau kepala wilayah dan memberi kepercayaan jika yang dikerjakan pimpinan memberi rasa nyaman dan aman. Dengan begitu, kita bisa hadapi keadaan dengan cepat dan dengan persiapan yang masak.” Papar Plt. Kepala BSN, Puji Winarni, pada pembukaan Seminar-online ini.

Wabah Covid-19 memaksakan Pemerintahan Wilayah untuk mengaplikasikan digitalisasi dalam pekerjaan-tugas servis. Awalnya, Kemendagri sudah lama menggerakkan pemda untuk membuat komunikasi yang efisien lewat medium digital. Ini tidak gampang ingat keadaan Indonesia yang disebut negara kepulauan yang luas, dengan banyak sekali tempat terasing. Tetapi bila lagi lakukan aktivitas secara konservatif, kita habiskan bujet untuk aktivitas tidak efektif seperti perjalanan dinas, hingga efektivitas dan efektifitas tidak terjaga. “Meskipun begitu, di tengah-tengah kedukaan ini, Covid-19 sudah memaksakan substansi pemda untuk membuat efektivitas dan efektifitas lewat pendekatan-pendekatan digital. Pemangkasan bujet jadikan kita lebih pintar dan sesuai kenyataan melakukan pekerjaan dengan beberapa media digital,” Tutur Direktur Jenderal Otonomi Wilayah Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik.

Dengan zaman revolusi industri 4.0, dinamika warga 5.0, dan kedatangan angkatan milenial di mana tehnologi jadi sisi tidak terhindar dari kehidupan, Kemendagri benar-benar menggerakkan seluruh pemerintah wilayah untuk bertambah lebih sesuai kenyataan. Dengan keadaan Indonesia yang luas dan bermacam, dan jarak keduanya yang jauh, kita dituntut membuat tata urus servis khalayak yang lebih efisien. Dalam peningkatan kota pintar dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Wilayah, dan PP No. 12 tahun 2017 mengenai Pembimbingan dan Pemantauan Pemerintahan Wilayah, Kemendagri menggerakkan peningkatan kota pintar untuk enam kepentingan harus servis landasan, yaitu pengajaran, kesehatan, pekerjaan umum, pengaturan ruangan, perumahan rakyat dan permukiman, sosial dan kamtib. Pada keadaan wabah, arah peraturan ini tengah dites, terutamanya untuk kepentingan Pengajaran dan kesehatan. Dibutuhkan ada persiapan prosedur-protokol servis khalayak di bagian Pengajaran dan kesehatan.

Kecuali imbas kesehatan dan Pengajaran, untuk hadapi masalah ekonomi, Kemendagri mempunyai lima (5) taktik untuk membuat manajemen pengendalian berkaitan Covid-19. Pertama, Kemendagri menggerakkan peraturan Pemerintahan Wilayah menuju usaha penjagaan lewat prosedur-protokol servis khalayak dengan beberapa langkah yang lebih komperhensif dan terintegrasi, tidak partial. Pemerintahan Pusat berperanan membuat etika, standard, fokus dan persyaratan. Eksekusi semua etika masih dikerjakan Pemerintahan Wilayah. Oleh karenanya, Pemerintahan menunjuk Kepala Wilayah jadi Ketua Gugusan Pekerjaan Covid-19 dengan penyelarasan dan kolaborasi dari Pemerintahan Pusat.

Taktik ke-2 dengan perkuat daya imun badan warga Indonesia. Pemerintahan Wilayah menggerakkan warga supaya mempunyai daya imun yang kuat lewat pendekatan-pendekatan yang efisien. Ke-3 , Pemerintahan Wilayah membuat mekanisme servis kesehatan yang kuat, yang mencakup tersedianya rumah sakit dan APD yang ideal, dan lain-lain. Keempat, Kemendagri menggerakkan pemda membuat dan perkuat mekanisme ketahanan pangan dengan manajemen yang pintar. Pemerintahan Wilayah harus menggerakkan beberapa sektor produksi supaya wabah ini tidak berpengaruh pada beberapa persoalan sosial. Ke-5, peraturan Pemerintahan Wilayah harus perkuat jala pengaman sosial. “Di saat seperti sekaranglah kepimpinan Pemda dites. Dengan membuat komunikasi yang bagus dan dengan instrumen-instrumen digital yang pintar, kita bisa membuat kolaborasi yang lebih bagus di depan.” Papar Akmal.

Wabah Covid-19 memaksakan kita menjadi pintar. Peraturan kota pintar untuk satu wilayah berbeda dengan wilayah lain. Oleh karena itu, fungsi komunikasi antar sama-sama pemerintahan jadi penting. Dalam masalah ini, BSN berperanan dalam membuat standarisasi atau prosedur yang pasti untuk servis-pelayanan khalayak dalam kerangka wabah Covid-19. Untuk membuat servis warga lewat instrumen yang pintar, kita tidak cuma pintar mengikuti wilayah lain atau ide yang telah ada, tetapi pintar membuat instrumen yang benar-benar sesuai keadaan semasing.

Sekarang ini, BSN masih membuat ide standard kota pintar. Point khusus dari kota pintar ialah pemakaian tehnologi info dan komunikasi untuk kenaikan kualitas hidup warga. Pada keadaan Covid-19 ini, pemakaian tehnologi info dan komunikasi harus berperanan optimal karena untuk merealisasikan pemerintah yang akuntabel diperlukan servis khalayak yang sempurna.

Di dunia internasional, komite tehnis yang merangkum standar-standar yang berkaitan kota pintar ialah ISO TC 268. Salah satunya standard yang berkaitan dengan kota pintar ialah ISO 37120:2018 yang sudah dipungut sama oleh BSN jadi SNI ISO 37120:2018 (Pembangunan Kota dan Warga yang Berkelanjutan—iIndikator-indikator untuk Service Perkotaan dan Kualitas Hidup) dan ISO 37122:2019 yang dipungut jadi SNI ISO 37122:2019 (Tanda Kota Pintar).

BSN memakai SNI ISO 37122:2019 (Tanda Kota Pintar) untuk menyaksikan servis khalayak pemerintahan Kabupaten/Kota/Propinsi dan menyambungkannya dengan pemenuhan perundang-undangan. Konsentrasi peningkatan kota pintar harus meliputi pemerintah pintar, branding pintar, ekonomi pintar, kehidupan pintar, warga pintar, dan jalinan antar warga pintar.

BSN mengombinasikan pemenuhan servis landasan dengan memakai pendekatan maturitas kota pintar. Beberapa referensi peraturan dalam pengaturan standard ini ialah RPJMN IV 2020-2024, UU No. 23 Tahun 2014, dan PP No. 2 Tahun 2018 mengenai Standard Servis Minimal. Pertama, BSN memakai referensi SNI ISO 37122:2019 yang elemen-elemennya harus tercukupi lebih dulu. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemenuhan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018. “Sesudah Pemerintahan Kota penuhi enam (6) syarat standard harus, baru dikerjakan penilaian tingkat kematangannya dengan mekanisme tingkat M1-M5,” urai Direktur Peningkatan Standard Infrastruktur, Penilaian Kecocokan, Individual, dan Ekonomi Inovatif BSN, Hendro Kusumo.

Implementasi kota pintar di Propinsi DKI Jakarta dikerjakan lewat pengembangan-pengembangan pengembangan yang jadikan kota lebih inovatif dan pintar dari mulanya. Perancangan RPJMD 2017-2022 memakai basis ekosistem kota pintar 4.0, dengan bekerja bersama dengan beberapa penopang kebutuhan yang berada di Jakarta di antara pemerintahan propinsi dengan warga, akademiki, medium, atau beberapa perusahaan di Jakarta.

Dalam kerangka wabah Covid-19, Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta sediakan web www.corona.jakarta.go.id selaku pusat info berkaitan Corona di DKI Jakarta. Update data dari Dinas Kesehatan dihidangkan ke dalam web ini. Data yang disiapkan terhitung data pengawasan Covid-19, data tebaran, data tebaran awalnya (di bawah 100 orang positif), dan data posko team responsif Covid-19. Tipe data yang disiapkan dalam web itu terhitung info dan publisitas, data, penskalaan, dan self-assessment Covid-19 step awalnya lewat Calculator Likelihood Measure (CLM). Pada dasarnya, Pemprov DKI sediakan serangkaian berbarengan dari hilir sampai ke hulu dalam tangani wabah Covid-19, dimulai dari testing, tracing, treatment, dan pantauan.

Selain itu, ada basis yang menginterasikan semua service yang berbasiskan program mobile jadi satu program JAKI (Jakarta Sekarang). Lewat basis ini disiapkan program JakWarta, JakRespon, JakPangan, JakPantau, JakSiaga, JakAman, JakCollaboration sampai yang terkini, JakSekolahmu, untuk murid sekolah meneruskan Pengajaran selama saat sekolah-di-rumah.

Selanjutnya, ada juga program cerdik di masa pandemi adalah Kerjasama Sosial Bertaraf Besar (KSBB) yang ajak bermacam penopang kebutuhan di Jakarta untuk ikut serta dalam pengatasan Covid-19.

Dalam program ini bisa dideteksi berapakah keperluan warga, berapakah yang kontribusi yang bisa diteruskan, opsi paket kontribusi, dan peta pendistribusian paket kontribusinya. “Ingat info dari Pemerintahan Pusat jika perkembangan perekonomian Indonesia akan condong statis atau dekati minus, kami beranggapan jika akan berlangsung liabilitas sosial atau ekonomi. Pergerakan ini ialah pergerakan untuk mengubah gaya hidup warga sesudah wabah Covid-19.” Papar Kepala Sisi Tata Usaha UP Jakarta Smart City-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Propinsi DKI Jakarta, Billy Alkadia.

Paling akhir, program Start-up collaborators untuk ajak bermacam susunan warga berperan serta dalam pengatasan persoalan berkaitan Covid-19 juga. Jakarta Smart City (JSC) bekerjasama dengan start-ups membuat program Sekolahmu, Jakarta Aman, dan Nodeflux.

Seminar-online ini dimoderatori oleh Kepala Agen Jalinan Warga, Kerja Sama, dan Service Info BSN, Zul Amri. Diinginkan acara ini memberikan faedah untuk peserta secara eksklusif untuk Pemerintahan Wilayah, agar manfaatkan investasi ke dalam ide kota pintar. Hingga Pemerintahan Wilayah lebih efisien dalam memberi service harus landasan, atau dalam hadapi keadaan wabah Covid-19 sekarang ini.